Rabu, 31 Januari 2018

Mendidik “Kidz Zaman Now”

Oleh:
Mishad

Akhir-akhir ini kita sering mendengar di acara-acara radio, TV, berita koran, berita medsos, dan media lain istilah “Kids zaman now”.  Kalau kita artikan secara tekstual arti “Kids zaman now” adalah anak zaman sekarang. Kini kita saksikan di tagline acara anak-anak muda selalu di embel-embeli dengan istilah “Kids zaman now” .  Apabila dihubungkan dengan teori generasi, sebenarnya siapa yang dimaksud dengan “Kids zaman now”? ini.
 “Kids zaman now” adalah mereka yang disebut Generasi Z, lahir rentang tahun 1995-2010. Lebih lanjut uraian tentang sosiologi generasi ini, bisa membaca pemikiran Karl Mannheim (1893-1947) yaitu dalam esainya berjudul “The Problem of Generations” (1923). Dia mengatakan, bahwa sebuah generasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari individu, yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, kemudian berpengalaman mengikuti peristiwa sejarah penting dalam suatu kurun waktu yang sama pula.
            Jika dihitung kemudian, anak-anak Generasi Z (oleh Bill Gates disebut i-Generation) saat ini memiliki rentang usia antara 7-22 tahun. Secara demografis, merekalah yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi.
             Data demografis menunjukkan pada tahun 2010, sekitar 19 persen penduduk Indonesia adalah anak yang umurnya di bawah sepuluh tahun, sekitar 37 persen di bawah dua puluh tahun dan sekitar setengah populasi Indonesia berusia di bawah tiga puluh tahun  (www.indonesia-investments.com). Jika total penduduk Indonesia adalah 258 juta orang (proyeksi BPS dalam www.databoks.katadata.co.id, 2016), maka jumlah penduduk kategori  Generasi Z adalah sekitar 90-100 juta orang. Ini adalah angka yang sangat besar. Ditambah lagi secara demografis, usia Generasi Z ini adalah usia produktif.       
Karakteristik Kids Zaman Now
Dalam teori generasi, dijelaskan bahwa generasi Z memiliki memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama generasi X dan Y.  Beberapa karakteristik umum dari Generasi Z diantaranya adalah:  Pertama.  Fasih Teknologi. Mereka adalah “generasi digital” yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer.  Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya.
     Kedua, Sosial. Mereka sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring, seperti: FaceBook, twitter, atau  melalui SMS. Melalui media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang  dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Mereka juga cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan.
Ketiga, Multitasking.  Mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas  dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele dan berbelit-belit.
Dapat saya wacanakan, bahwa jika kita pandai mendeteksi potensi dan mengembangkannya, maka  mendidik generasi Z jauh lebih mudah dibandingkan dari mendidik generasi-generasi sebelumnya. Tentu masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendidikan anak generasi Z, yang intinya bermuara pada pelayanan pendidikan yang cocok dan tepat untuk memberdayakan dan membudayakan anak-anak generasi Z, di dalamnya membutuhkan kesadaran dan sikap arif dari para pendidik dalam menghadapi anak-anak generasi Z.    
Mendidik “Kids zama now”
      Lalu bagaimana implikasi dan implementasinya dalam mendidik , menyiapkan, dan memberikan peluang-peluang bagi masa depan “kids zaman now”, yang pada 2045 nanti merekalah yang akan memimpin negara ini? Merekalah sesungguhnya jawaban atas proyeksi bonus demografi Indonesia. Usia produktif yang jumlahnya mendominasi struktur penduduk Indonesia. Itulah “kids zaman now”, masa depan bonus demografi Indonesia.
 Kehadiran Generasi Z dengan segala karakteristiknya yang amat kompleks membawa implikasi tersendiri terhadap dunia pendidikan, diantaranya pertama, Kita tidak menghendaki generasi yang gagap teknologi dan kita juga  tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh “orang-orang yang salah”. Oleh karena itu, orang tua, guru, konselor dan para pendidik lainnya seyogyanya dapat membimbing dan memfasilitasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan jamannya dan dapat memanfaatkan kehadiran  teknologi secara tepat dan benar.
Kedua, dalam belajar, anak Generasi Z cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kecenderungan cara belajar yang mereka miliki, salah satunya melalui pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Model (PBM) yaitu pembelajaran yang menggunakan model, perangkat yang dikonstruksi dan simulasi dinamika sistem untuk menghasilkan penyajian yang beragam untuk menolong siswa mengembangkan pengertian dari fenomena yang kompleks dan dinamis.
Ketiga, Untuk mengakomodir kecenderungan anak Generasi Z dalam bermedia-sosial online, perlu ditawarkan pemikiran tentang “Twitter untuk Pendidikan: Melejitkan Kreativitas”. Men-tweet tidak sekedar menghafalkan pelajaran tetapi justru merupakan sebuah tantangan untuk menciptakan pelajaran.
Keempat, Pemahaman agama yang kuat mutlak dibutuhkan oleh “kids zaman now” agar tidak terombang ambing oleh gelombang zaman. Mafahim atau paham terhadap agamanya melahirkan generasi yang tidak hanya tahu baik dan buruk. Generasi mafahim mencetak generasi yang tahu dan mau melakukan kebaikan “ber-amar ma’ruf” dan tahu keburukan dan mau mencegah keburukan “ber-nahi munkar”. Dengan mafahim atas agamanya, maka “Kids zaman now” dalam berkata dan berperilaku akan selalu terarah. Orientasi hidupnya jelas, yaitu selalu berharap atas ridho Alloh dan surga-Nya. Jalan hidupnya akan stabil dan terukur walaupun hidupnya di zaman yang teknologi tinggi dan serba otomatis.
Kita harus optimis untuk bisa mencetak generasi Z agar bisa jaya pada masanya yaitu era golden age yang diperkirakan pada tahun 2045-an. Saya optimis, jika kita sebagai orang tua dan guru pandai-pandai mendidik, mengarahkan, lebih-lebih lagi bisa menginspirasi dan menjadi teladan yang baik bagi generasi Z, maka bukan mustahil generasi emas itu akan muncul bertaburan bak bintang pada saatnya. Mudah-mudahan itu bukan utopia, tapi itu harus kita impikan dan kita usahakan dengan keras untuk menjadikanya sebuah kenyataan.  Mudah-mudahan Alloh Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memudahkan jalan kita, aamiin.  Wallahua’lam


Cerita Jeruk Bali dan Pembelajaran Kontekstual

Oleh:
Mishad*
Sebut saja Andik, murid kelas 2 dari sebuah Sekolah Dasar (SD) negeri di kota Malang  ini merengek ke orang tuanya. Dia minta dibelikan jeruk Bali untuk dijadikan bahan tugas dari gurunya untuk membuat alat permainan mobil-mobilan yang bahannya harus dari kulit jeruk Bali. Bahan kulit jeruk Bali tersebut harus dibawa Andik besok hari. Prapto, sebut saja ayah Andik mencari jeruk Bali ke sana kemari, termasuk ke pasar buah ternyata buah jeruk Bali tidak ditemukannya, karena belum masa panen. Oleh seorang pedagang buah di pasar, Prapto disarankan mencari buah jeruk Bali ke supermarket yang katanya kadang persediaannya masih ada. Akhirnya ketemu juga buah jeruk Bali di sebuah supermarket dengan harga per kilo-nya 25 ribu rupiah, yang biasanya di pasar per kilo-nya hanya 15 ribu rupiah. “Alhamdulillah” ucap Prapto legah sambil merogoh uang  di sakunya untuk membayar 1 kilo jeruk Bali yang di belinya. Sambil garuk-garuk kepala karena merasa kemahalan, Prapto yang berprofesi ojek itu bergegas pulang untuk memberikan buah jeruk tersebut untuk bahan tugas sekolah Andik, anaknya.
            Cerita tersebut adalah salah satu cerita betapa sibuknya murid SD dan orang tuanya sekarang menghadapi mata pelajaran tematik yang kadang masih diterapkan secara tekstual oleh sebagian guru SD. Tekstual maksudnya adalah menyampaikan materi dan tugas persis seperti yang ada di buku yang seluruh Indonesia isinya sama. Padahal kondisi di tiap-tiap daerah berbeda, artinya mestinya materi dan tugas untuk siswa disesuaikan dengan kondisi daerah. Semisal pada saat di buku tertulis praktek membuat mobil-mobilan dari bahan kulit jeruk Bali, maka bisa diganti dengan tugas membuat mobil-mobilan dari kulit buah-buahan. Artinya tidak harus dari buah tertentu, supaya bahannya mudah didapatkan dan tidak sampai membayar mahal. Tetapi dengan catatan kompetensi dasar (KD) siswa tetap tercapai.
Kita lihat, hampir tiap hari murid SD mendapat tugas untuk membawa bahan atau peralatan ini dan itu ke sekolah untuk mengikuti mata pelajaran tema tertentu. Lebih tragis lagi kalau tugas itu diberikan hari ini dan harus dibawa/dikumpulkan besok harinya. Alhasil si anak dan orang tuanya kelabakan mencarikan bahan dan perlatannya pada sore atau malam harinya. Tujuan guru untuk menugasi muridnya tentu saja benar dan mengacu sesuai KD, tapi jika tidak dikelola dengan mempertimbangkan waktu, situasi dan  kondisi tempat yang tepat, maka justru akan merepotkan dan kontra produktif, baik  ditinjau dari sudut waktu maupun finansial peserta didik, seperti cerita tugas dari kulit buah jeruk Bali di atas.
Kita sebagai seorang guru, tidak hanya guru SD, juga harus memahami materi di buku pedoman mengajar secara kontekstual tidak tekstual. Menyajikan materi secara tekstual, terutama dalam mencontohkan sebuah kondisi atau objek tertentu akan semakin menjauhkan siswa terhadap hal-hal nyata yang sebenarnya sudah ada di sekitarnya. Di Malang, berbicara tentang pencemaran sungai, tentunya lebih pas kalau bicara tentang pencemaran sungai Brantas dari pada cerita tentang pencemaran sungai Amazon di Brazil atau sungai Ciliwung di Jakarta. Karena sungai Brantas ada di sekitar warga atau siswa Malang. Siswa di Malang jelas lebih tahu “secara natural” tentang sungai Brantas dari pada sungai di negara atau kota lain, termasuk mungkin tentang tingkat pencemarannya.
Dalam memberikan tugas ke siswa juga harus mengutamakan pendekatan kontekstual. Menugaskan siswa untuk membuat laporan observasi tentang sejarah tari Topeng akan lebih kontekstual daripada menugasi siswa untuk membuat laporan observasi tentang tari Kecak atau tari Capoeira. Mereka bisa lebih dekat dan tahu sumber laporan yang ditulisnya karena tari Topeng memang berasal dari Malang. Saya yakin sumber laporan observasi siswa Malang tentang tari Topeng akan lebih primer daripada ketika ditugasi menyajikan hasil observasi tentang tari Kecak atau tari Capoeira.
Pendekatan kontekstual dalam menyajikan materi dan memberikan tugas ke siswa mestinya sudah menjadikan sebuah keharusan bagi guru. Jangan sampai siswa tidak paham tentang potensi lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.  Sebagai sebuah temuan, saya pernah menjumpai siswa kelas XII MA atau SMA yang tidak tahu di kelurahan/ desa mana dia tinggal.  Dia juga tidak tahu, ketika ditanya siapa nama walikotanya? Padahal dua hal tersebut mestinya sudah umum untuk dimengerti.
Realitas tersebut merupakan bukti yang cukup tendensius bagi kita sebagai seorang guru yang kurang berhasil menerapkan pendekatan kontekstual dalam sebuah pembelajaran pada siswa kita. Oleh karena itu sebagai guru mari kita mengajarkan materi yang global dan standar internasional tetapi kita tetap harus menyajikan contoh atau fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Obyek daerah dan bahan-bahan ajar yang kita praktekkan dengan murid kita juga harus mendahulukan yang ada di sekitar kita. Pendekatan kontekstual tidak cukup hanya diterapkan pada materi pelajaran muatan lokal, akan tetapi harus pada materi-materi lain yang memang relefan. Setelah mengakomodasi materi dan fakta/contoh yang ada di sekitar baru kita meluas pada materi dan fakta/contoh yang global. Mari kita coba! Wallohua’lam.
* Penulis adalah guru dan aktif di Litbang Penjaminan Mutu MAN 2 Kota Malang


Selasa, 23 September 2014

Jurus Pendidikan Menyongsong Era Bonus Demografi



Oleh:
Mishad*

Bonus demografi adalah sebuah fenomena kependudukan yang ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif di sebuah tempat/negara. Kondisi ini  merupakan fenomena langka yang memberikan kesempatan emas dalam peningkatan kesejahteraan. Namun disisi lain bonus demografi juga mengandung resiko bencana jika angkatan kerja usia produktif tidak mempunyai 'bekal' yang memadai. 
Bonus demografi ditandai dengan keadaan dimana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif antara 16-64 tahun dengan pengeluaran per kapita USD 2 – USD 20 per hari. Merekalah yang nantinya mampu menanggung mereka yang tidak lagi produktif, karena faktor usia dan lainnya. Beban tanggungan penduduk berusia produktif (dependency ratio) menjadi kecil, antara 0,4 – 0,5. Artinya  setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40 - 50 penduduk non produktif.
Menurut Arief Hafidiyanto, Pakar Kependudukan dan Ketenagakerjaan U, tanda-tanda datangnya bonus demografi sudah muncul sejak beberapa tahun ini. Tingkat kelahiran di Indonesia menurun, diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif pada 2020 akan mencapai 69% dari total populasi.
            Menurut pakar demografi, Profesor Sri Murtiningsih Adi Utomo, periode bonus demografi merupakan “Window of Opportunity” yang nantinya sulit terulang kembali di masa depan. Bangsa Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang ”pengaruh kesejahteraannya” bisa terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Fase yang disebut sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) ini tidak akan menjadi “jendela yang bermanfaat” apabila tidak ada upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.  Dibutuhkan peran semua elemen bangsa untuk bersama menggerakkan kemajuan serta menabung (saving) kebaikan

Kondisi Penduduk Indonesia
Data kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai masuk pada kondisi bonus demografi sejak 2010. Puncak bonus demografi dapat dinikmati pada rentang tahun 2025-2035.  Pada kisaran tahun tersebut menurut data BKKBN sekitar 70% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif (usia 15-65 tahun). Tanpa bekal moral, kualitas pendidikan, kesehatan dan etos kerja yang baik, limpahan generasi usia produktif tidak akan memberikan bonus kesejahteraan.
Di sisi lain, angin dari bonus demografi sudah mulai dirasakan saat ini. Tingginya pertumbuhan kelas menengah Indonesia, telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini.Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS, jumlah usia produktif Indonesia meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 66,1% pada tahun 2010. Banyaknya usia produktif diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai tenaga kerja berkualitas maupun pembuka lapangan kerja yang akan menyerap angkatan kerja.
            Jika peran ini mampu dilaksanakan, hal ini akan membantu pemerintah dalam mensubsidi penduduk dengan usia lanjut atau yang masih di bawah 16 tahun. Peningkatan usia produktif juga disertai dengan meningkatnya pendapatan kelompok ini. Tercatat, di 2003 hingga 2010 terjadi kenaikan pengeluaran per kapita kelas menengah Indonesia sebesar 18,8%.  Pertumbuhan usia produktif yang menghasilkan kelas menengah Indonesia dengan pendapatan yang meningkat, telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang setiap tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan golongan masyarakat ini membutuhkan ketersediaan konsumsi yang besar. Situasi perekonomian yang kian membaik disertai pertumbuhan penduduk dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Apabila peluang bonus demografi dapat dipertahankan dan dimanfaatkan, boleh jadi cita-cita menuju negara maju akan tercapai.
Berkaca dari kondisi saat ini, bangsa ini masih mempunyai banyak agenda pembenahan.  Mayoritas angkatan kerja masih berupa tenaga buruh kasar dengan skill yang rendah. Di sisi lain ada tumpukan lulusan perguruan tinggi dengan etos kerja yang belum teruji. Jika tidak segera berbenah maka bonus demografi hanya akan menyumbang bencana.Fase bonus demografi akan berakhir di 2045, generasi usia produktif akan memasuki usia tua dan tak lagi produktif. Gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa bonus demografi artinya Indonesia akan menumpuk beban demografis.  
Bila bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, akan terjadi  ledakan pengangguran usia produktif. Maka sebaiknya persiapan menyongsong bonus demografi itu harus dimulai dari sekarang, agar pada waktunya Indonesia tidak panen “persoalan” tapi “kesejahteraan”.

Kualitas SDM dan Peluang Bonus Demografi
            Kualitas sumber daya manusia setidaknya bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP), skor IPM Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga 2011. Tapi skor IPM Indonesia ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Masih ada waktu tentunya, untuk menyongsong bonus demografi menjadi sesuatu yang bermanfaat besar bagi bangsa Indonesia. Mulai dari sekarang, pemerintah harus fokus mengelola sumber daya manusia, agar siap dan berdaya guna di tahun 2020 dan seterusnya
             Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik sehingga berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan Korsel memanfaatkan bonus demografi tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan menjelang fase bonus berupa kebijakan "Intellectual capital". Menjelang bonus demografi Korsel dengan gencarnya memperbanyak tenaga intelek yang akan jadi nadi pergerakan ekonomi. Dengan bonus demografi negara ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari  7,3% menjadi 13,2%.  Negara lain yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yakni Cina yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi 6% menjadi 9,2 persen, singapura dari 8,2 meningkat menjadi 13,6,  dan Thailand dari 6,6 meningkat tajam menjadi 15,5.   
Bonus demografi tidak hanya memberikan peluang, namun juga tantangan. Jika tidak mampu memanfaatkan peluang ini, Indonesia akan mengalami jebakan kelas menengah (Middle income trap), yaitu stagnansi atau bahkan kemunduran dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Filipina dan beberapa negara di Amerika Latin adalah contoh negara yang masuk dalam jebakan kelas menengah. Sebab negara-negara tersebut tidak mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, sehingga tidak mampu menciptakan produk-produk inovatif yang berdaya saing untuk industrinya.
   
Jurus Pendidikan
Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan mempersiapkannya sejak perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Strategi yang dapat dilakukan dalam bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Langkah-langkah peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa Jurus. Pertama, Mengoptimalkan anggaran bidang Pendidikan yang mencapai 20% dari nilai APBN untuk peningkatan kulitas SDM, utamanya SDM yang akan masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan ketrampilan serta melalui Balai-balai Latihan Kerja terutama di pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan pihak swasta (industri, perkebunan, pertambangan,dan lain-lain) dengan sistem pemagangan.
Kedua, Diperlukan kebijakan revitalisasi pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan ketenagakerjaan dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja ASEAN 2015, di mana tenaga kerja asal negara ASEAN dari luar bebas bekerja di Indonesia dan sebaliknya. Termasuk siap menghadapi era perdagangan bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC.
Ketiga, segera menanggulangi permasalahan-permasalahan pendidikan yang mendesak, seperti tidak meratanya pendidikan di seluruh wilayah, minimnya fasilitas yang mendukung untuk pendidikan, harga pendidikan yang tinggi, kualitas guru yang rendah, pendidikan yang masih tanpa karakter dan lain-lain.
             Keempat, Penguasaan teknologi bagi pendidik dan peserta didik. Saat ini pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan seperti dalam kegiatan belajar mengajar sampai administrasi pendidikan, menjadi sebuah momok dalam dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana tidak?. Indonesia beramai-ramai saat ini mengadaptasi pendidikan dari luar negeri yang sistem pendidikannya dinggap bagus seperti Singapura, Jepang, Amerika sampai dengan Australia sebagai upaya proses modernisasi. Modernisasi itu meliputi kurikulumnya, kegiatan belajar mengajarnya, manajerialnya sampai dengan metode pengevaluasian peserta didik, namun pengadaptasian itu tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi berbasis budaya lokal sehingga ketimpangan dan ketidakberdayaan Indonesia dalam menyeimbangkan proses adapatasinya menjadikan tujuan pendidikan menjadi bias dan terkendala mulai dari jarak, ruang dan waktu dalam pemanfaatan teknologi ini. Oleh karena itu,, penguasaan teknologi adalah sebuah keharusan bagi guru dan murid dengan tanpa meninggalkan kearifan lokal (adat istiadat yang baik) dan penanaman akhlak mulia.
                Penanaman adat istiadat yang baik dan akhlak mulia sangat penting untuk mencetak generasi emas (golden generation) harapan bangsa yang diperkirakan periodenya bersamaan dengan masa bonus demografi, yaitu sekitar tahun 2030. Generasi emas menurut saya adalah generasi yang ber-IMTAQ baik dan ber-IPTEKS tinggi. Jika generasi emas seperti ini terwujud, maka bonus demografi tersebut akan menjadi panen demografi. Generasi kita tidak hanya akan meningkat kesejahteraannya tapi juga akan meningkat karakter akhlak mulia dan ke-riligiusan mereka. Wallahua’lam

Rabu, 04 Juni 2014

Melejitkan Mutu Pendidikan Melalui PMU



Oleh:
Mishad*

Pendidikan adalah sarana utama didalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Sebagaimana yang termaktub di dalam UUD’45 pasal 31 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun kasta.
Berdasarkan pengukuran Forum Ekonomi Dunia yang dikeluarkan pada tanggal 1/10/2013 di Jenewa, Swiss. Indeks SDM bangsa Indonesia saat ini berada di urutan ke-53 dari 122 negara di dunia. Dalam pengukuran Indeks SDM itu didasarkan 4 pilar indikator pengukuran, dan salah satu pilar utamanya adalah pilar pendidikan. Menyikapi hal itu adalah sesuatu yang wajar jika pemerintah melalui keputusan menteri pendidikan nasional telah mencanangkan kewajiban belajar 9 tahun. Bahkan untuk meminimalisir jumlah angka putus sekolah dan agar seluruh warga usia sekolah berkesempatan untuk menikmati pendidikan, pemerintah berupaya mencanangkan Pendidikan Menengah Universal.
Istilah Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat dengan PMU merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Pemerintah akan mewajibkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA mulai tahun 2013 lalu. Nama Pendidikan menengah Universal (PMU) diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin saat membuka kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis Tata Persuratan Dinas pada Daerah tanggal 18 Mei 2014 menyatakan, bahwa saat ini, Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), sedang melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program tersebut dilaksanakan didasari data yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang berusia pendidikan menengah (16 - 20 tahun) yang berkesempatan memperoleh pendidikan baru berkisar 76%, sehingga 24%nya belum berkesempatan. Dan diharapkan pada tahun 2020 dapat ditingkatkan menjadi 98%. Untuk mendukung program tersebut, Ditjen Pendidikan Islam kemudian membuat kebijakan dengan mendirikan Madrasah Aliyah (MA) baru, penambahan ruang kelas dengan segala kebutuhannya, penambahan tenaga pendidik (guru), peningkatan sarana prasarana, serta anggaran untuk mendukung pembiayaan siswanya. (http://www.pendis.kemenag.go.id)




Tiga Sasaran PMU
      Ada tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu Pertama. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Kedua. Memperkecil disparitas antar daerah. Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan.
Ketiga. Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi
Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, vocation, yang sama artinya dengan profession. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.
Pendidikan Menengah Universal atau yang bisa disingkat dengan PMU dapat dikatakan sebagai one step ahead. Bagaimana tidak? Ide dasarnya pun sederhana, bahwasanya Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan sebuah lompatan yang sangat signifikan dalam layanan pendidikan kita. Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi       ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang:
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Revisi yang diharapkan adalah bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.
Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Wajar 12 Tahun atau yang lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
Istilah universal diambil untuk membedakan pengertian wajib belajar yang sudah dijalankan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Pengertian universal adalah konsep yang umum digunakan oleh badan dunia (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan pelayanan umum kepada publik, tanpa harus diminta, yang biasa disebut dengan istilah public service obligation (PSO). Sebuah bentuk pelayanan yang jauh lebih mulia karena tidak perlu diminta tapi disediakan atau dijalankan.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. Menurutnya, kementerian tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII Pasal 34.


Dampak Positif PMU
Segala pelaksanaan sistem pasti ada dampaknya. Beberapa dampak positif atau perubahan yang diharapkan dari Pendidikan Menengah Universal (PMU) asalah sebagai berikut:
Pertama.Terjadi peningkatan akses publik ke SMA/sederajat. Dengan adanya PMU, peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/sederajat semakin besar.
Kedua.  Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/sederajat akan makin tinggi. Hingga 2012 ini, APK SMA/sederajat seacara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau “Wajar 12 Tahun”, APK sebesar itu baru bisa tercapai pada tahun 2040.
Ketiga. Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk akan dibangunnya akademi komunitas (community college) di setiap kabupaten/kota menyusul disahkannya UU Pendidikan Tinggi.
Keempat. Penyeimbangan antara SMA dan SMK. Hal ini, akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah ini; dan sekaligus menambah jumlah lulusan yang siap kerja terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik dari SMA maupun SMK.
Kelima. PMU akan memperbaiki kualitas angkatan kerja, Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP. Sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja.
Keenam. Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga akan cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/SMP. Karena itulah, kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (one step ahead) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Konsekuensi Anggaran PMU
Setiap pelaksanaan kegiatan atau sistem, pasti memiliki akibat atau dampak. Beberapa kemungkinan kosekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), diantaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya sistem baru, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib menganggarkan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD dan SMP. Namun, dengan rencana Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka pemerintah juga harus menganggarkan dana lebih karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD, SMP sampai SMA/SMK.
Dengan PMU, maka dana BOS akan dikucurkan untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah atas. Harapannya, subsidi dana BOS akan menyokong pendanaan operasional di sekolah/madrasah hingga pendidikan menengah atas. Sehingga target APK akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020 bukan “utopia”. Harapan lebih lanjut lagi Indeks SDM bangsa Indonesia akan meningkat ke peringkat lebih baik lagi. Sehingga langkah yang ditempuh Kemdikdud harus disokong oleh semua pihak, termasuk Kemenag. DPR diharapkan untuk  “mengetok” lolosnya program dan anggaran untuk PMU ini. Kemdikbud, Kemenag, dan masyarakat luas juga harus bergerak bersama untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya PMU. Sehingga program PMU bisa berjalan dengan “clean” tepat sasaran dan jauh dari aroma korupsi. Mari kita lejitkan mutu pendidikan kita melalui PMU. Wallahua’lam.