Selasa, 23 September 2014

Jurus Pendidikan Menyongsong Era Bonus Demografi



Oleh:
Mishad*

Bonus demografi adalah sebuah fenomena kependudukan yang ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif di sebuah tempat/negara. Kondisi ini  merupakan fenomena langka yang memberikan kesempatan emas dalam peningkatan kesejahteraan. Namun disisi lain bonus demografi juga mengandung resiko bencana jika angkatan kerja usia produktif tidak mempunyai 'bekal' yang memadai. 
Bonus demografi ditandai dengan keadaan dimana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif antara 16-64 tahun dengan pengeluaran per kapita USD 2 – USD 20 per hari. Merekalah yang nantinya mampu menanggung mereka yang tidak lagi produktif, karena faktor usia dan lainnya. Beban tanggungan penduduk berusia produktif (dependency ratio) menjadi kecil, antara 0,4 – 0,5. Artinya  setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40 - 50 penduduk non produktif.
Menurut Arief Hafidiyanto, Pakar Kependudukan dan Ketenagakerjaan U, tanda-tanda datangnya bonus demografi sudah muncul sejak beberapa tahun ini. Tingkat kelahiran di Indonesia menurun, diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif pada 2020 akan mencapai 69% dari total populasi.
            Menurut pakar demografi, Profesor Sri Murtiningsih Adi Utomo, periode bonus demografi merupakan “Window of Opportunity” yang nantinya sulit terulang kembali di masa depan. Bangsa Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang ”pengaruh kesejahteraannya” bisa terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Fase yang disebut sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) ini tidak akan menjadi “jendela yang bermanfaat” apabila tidak ada upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.  Dibutuhkan peran semua elemen bangsa untuk bersama menggerakkan kemajuan serta menabung (saving) kebaikan

Kondisi Penduduk Indonesia
Data kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai masuk pada kondisi bonus demografi sejak 2010. Puncak bonus demografi dapat dinikmati pada rentang tahun 2025-2035.  Pada kisaran tahun tersebut menurut data BKKBN sekitar 70% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif (usia 15-65 tahun). Tanpa bekal moral, kualitas pendidikan, kesehatan dan etos kerja yang baik, limpahan generasi usia produktif tidak akan memberikan bonus kesejahteraan.
Di sisi lain, angin dari bonus demografi sudah mulai dirasakan saat ini. Tingginya pertumbuhan kelas menengah Indonesia, telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini.Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS, jumlah usia produktif Indonesia meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 66,1% pada tahun 2010. Banyaknya usia produktif diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai tenaga kerja berkualitas maupun pembuka lapangan kerja yang akan menyerap angkatan kerja.
            Jika peran ini mampu dilaksanakan, hal ini akan membantu pemerintah dalam mensubsidi penduduk dengan usia lanjut atau yang masih di bawah 16 tahun. Peningkatan usia produktif juga disertai dengan meningkatnya pendapatan kelompok ini. Tercatat, di 2003 hingga 2010 terjadi kenaikan pengeluaran per kapita kelas menengah Indonesia sebesar 18,8%.  Pertumbuhan usia produktif yang menghasilkan kelas menengah Indonesia dengan pendapatan yang meningkat, telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang setiap tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan golongan masyarakat ini membutuhkan ketersediaan konsumsi yang besar. Situasi perekonomian yang kian membaik disertai pertumbuhan penduduk dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Apabila peluang bonus demografi dapat dipertahankan dan dimanfaatkan, boleh jadi cita-cita menuju negara maju akan tercapai.
Berkaca dari kondisi saat ini, bangsa ini masih mempunyai banyak agenda pembenahan.  Mayoritas angkatan kerja masih berupa tenaga buruh kasar dengan skill yang rendah. Di sisi lain ada tumpukan lulusan perguruan tinggi dengan etos kerja yang belum teruji. Jika tidak segera berbenah maka bonus demografi hanya akan menyumbang bencana.Fase bonus demografi akan berakhir di 2045, generasi usia produktif akan memasuki usia tua dan tak lagi produktif. Gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa bonus demografi artinya Indonesia akan menumpuk beban demografis.  
Bila bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, akan terjadi  ledakan pengangguran usia produktif. Maka sebaiknya persiapan menyongsong bonus demografi itu harus dimulai dari sekarang, agar pada waktunya Indonesia tidak panen “persoalan” tapi “kesejahteraan”.

Kualitas SDM dan Peluang Bonus Demografi
            Kualitas sumber daya manusia setidaknya bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP), skor IPM Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga 2011. Tapi skor IPM Indonesia ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Masih ada waktu tentunya, untuk menyongsong bonus demografi menjadi sesuatu yang bermanfaat besar bagi bangsa Indonesia. Mulai dari sekarang, pemerintah harus fokus mengelola sumber daya manusia, agar siap dan berdaya guna di tahun 2020 dan seterusnya
             Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik sehingga berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan Korsel memanfaatkan bonus demografi tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan menjelang fase bonus berupa kebijakan "Intellectual capital". Menjelang bonus demografi Korsel dengan gencarnya memperbanyak tenaga intelek yang akan jadi nadi pergerakan ekonomi. Dengan bonus demografi negara ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari  7,3% menjadi 13,2%.  Negara lain yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yakni Cina yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi 6% menjadi 9,2 persen, singapura dari 8,2 meningkat menjadi 13,6,  dan Thailand dari 6,6 meningkat tajam menjadi 15,5.   
Bonus demografi tidak hanya memberikan peluang, namun juga tantangan. Jika tidak mampu memanfaatkan peluang ini, Indonesia akan mengalami jebakan kelas menengah (Middle income trap), yaitu stagnansi atau bahkan kemunduran dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Filipina dan beberapa negara di Amerika Latin adalah contoh negara yang masuk dalam jebakan kelas menengah. Sebab negara-negara tersebut tidak mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, sehingga tidak mampu menciptakan produk-produk inovatif yang berdaya saing untuk industrinya.
   
Jurus Pendidikan
Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan mempersiapkannya sejak perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Strategi yang dapat dilakukan dalam bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Langkah-langkah peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa Jurus. Pertama, Mengoptimalkan anggaran bidang Pendidikan yang mencapai 20% dari nilai APBN untuk peningkatan kulitas SDM, utamanya SDM yang akan masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan ketrampilan serta melalui Balai-balai Latihan Kerja terutama di pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan pihak swasta (industri, perkebunan, pertambangan,dan lain-lain) dengan sistem pemagangan.
Kedua, Diperlukan kebijakan revitalisasi pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan ketenagakerjaan dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja ASEAN 2015, di mana tenaga kerja asal negara ASEAN dari luar bebas bekerja di Indonesia dan sebaliknya. Termasuk siap menghadapi era perdagangan bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC.
Ketiga, segera menanggulangi permasalahan-permasalahan pendidikan yang mendesak, seperti tidak meratanya pendidikan di seluruh wilayah, minimnya fasilitas yang mendukung untuk pendidikan, harga pendidikan yang tinggi, kualitas guru yang rendah, pendidikan yang masih tanpa karakter dan lain-lain.
             Keempat, Penguasaan teknologi bagi pendidik dan peserta didik. Saat ini pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan seperti dalam kegiatan belajar mengajar sampai administrasi pendidikan, menjadi sebuah momok dalam dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana tidak?. Indonesia beramai-ramai saat ini mengadaptasi pendidikan dari luar negeri yang sistem pendidikannya dinggap bagus seperti Singapura, Jepang, Amerika sampai dengan Australia sebagai upaya proses modernisasi. Modernisasi itu meliputi kurikulumnya, kegiatan belajar mengajarnya, manajerialnya sampai dengan metode pengevaluasian peserta didik, namun pengadaptasian itu tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi berbasis budaya lokal sehingga ketimpangan dan ketidakberdayaan Indonesia dalam menyeimbangkan proses adapatasinya menjadikan tujuan pendidikan menjadi bias dan terkendala mulai dari jarak, ruang dan waktu dalam pemanfaatan teknologi ini. Oleh karena itu,, penguasaan teknologi adalah sebuah keharusan bagi guru dan murid dengan tanpa meninggalkan kearifan lokal (adat istiadat yang baik) dan penanaman akhlak mulia.
                Penanaman adat istiadat yang baik dan akhlak mulia sangat penting untuk mencetak generasi emas (golden generation) harapan bangsa yang diperkirakan periodenya bersamaan dengan masa bonus demografi, yaitu sekitar tahun 2030. Generasi emas menurut saya adalah generasi yang ber-IMTAQ baik dan ber-IPTEKS tinggi. Jika generasi emas seperti ini terwujud, maka bonus demografi tersebut akan menjadi panen demografi. Generasi kita tidak hanya akan meningkat kesejahteraannya tapi juga akan meningkat karakter akhlak mulia dan ke-riligiusan mereka. Wallahua’lam

Rabu, 04 Juni 2014

Melejitkan Mutu Pendidikan Melalui PMU



Oleh:
Mishad*

Pendidikan adalah sarana utama didalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Sebagaimana yang termaktub di dalam UUD’45 pasal 31 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun kasta.
Berdasarkan pengukuran Forum Ekonomi Dunia yang dikeluarkan pada tanggal 1/10/2013 di Jenewa, Swiss. Indeks SDM bangsa Indonesia saat ini berada di urutan ke-53 dari 122 negara di dunia. Dalam pengukuran Indeks SDM itu didasarkan 4 pilar indikator pengukuran, dan salah satu pilar utamanya adalah pilar pendidikan. Menyikapi hal itu adalah sesuatu yang wajar jika pemerintah melalui keputusan menteri pendidikan nasional telah mencanangkan kewajiban belajar 9 tahun. Bahkan untuk meminimalisir jumlah angka putus sekolah dan agar seluruh warga usia sekolah berkesempatan untuk menikmati pendidikan, pemerintah berupaya mencanangkan Pendidikan Menengah Universal.
Istilah Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat dengan PMU merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Pemerintah akan mewajibkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA mulai tahun 2013 lalu. Nama Pendidikan menengah Universal (PMU) diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin saat membuka kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis Tata Persuratan Dinas pada Daerah tanggal 18 Mei 2014 menyatakan, bahwa saat ini, Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), sedang melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program tersebut dilaksanakan didasari data yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang berusia pendidikan menengah (16 - 20 tahun) yang berkesempatan memperoleh pendidikan baru berkisar 76%, sehingga 24%nya belum berkesempatan. Dan diharapkan pada tahun 2020 dapat ditingkatkan menjadi 98%. Untuk mendukung program tersebut, Ditjen Pendidikan Islam kemudian membuat kebijakan dengan mendirikan Madrasah Aliyah (MA) baru, penambahan ruang kelas dengan segala kebutuhannya, penambahan tenaga pendidik (guru), peningkatan sarana prasarana, serta anggaran untuk mendukung pembiayaan siswanya. (http://www.pendis.kemenag.go.id)




Tiga Sasaran PMU
      Ada tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu Pertama. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Kedua. Memperkecil disparitas antar daerah. Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan.
Ketiga. Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi
Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, vocation, yang sama artinya dengan profession. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.
Pendidikan Menengah Universal atau yang bisa disingkat dengan PMU dapat dikatakan sebagai one step ahead. Bagaimana tidak? Ide dasarnya pun sederhana, bahwasanya Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan sebuah lompatan yang sangat signifikan dalam layanan pendidikan kita. Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi       ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang:
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Revisi yang diharapkan adalah bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.
Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Wajar 12 Tahun atau yang lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
Istilah universal diambil untuk membedakan pengertian wajib belajar yang sudah dijalankan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Pengertian universal adalah konsep yang umum digunakan oleh badan dunia (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan pelayanan umum kepada publik, tanpa harus diminta, yang biasa disebut dengan istilah public service obligation (PSO). Sebuah bentuk pelayanan yang jauh lebih mulia karena tidak perlu diminta tapi disediakan atau dijalankan.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. Menurutnya, kementerian tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII Pasal 34.


Dampak Positif PMU
Segala pelaksanaan sistem pasti ada dampaknya. Beberapa dampak positif atau perubahan yang diharapkan dari Pendidikan Menengah Universal (PMU) asalah sebagai berikut:
Pertama.Terjadi peningkatan akses publik ke SMA/sederajat. Dengan adanya PMU, peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/sederajat semakin besar.
Kedua.  Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/sederajat akan makin tinggi. Hingga 2012 ini, APK SMA/sederajat seacara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau “Wajar 12 Tahun”, APK sebesar itu baru bisa tercapai pada tahun 2040.
Ketiga. Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk akan dibangunnya akademi komunitas (community college) di setiap kabupaten/kota menyusul disahkannya UU Pendidikan Tinggi.
Keempat. Penyeimbangan antara SMA dan SMK. Hal ini, akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah ini; dan sekaligus menambah jumlah lulusan yang siap kerja terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik dari SMA maupun SMK.
Kelima. PMU akan memperbaiki kualitas angkatan kerja, Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP. Sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja.
Keenam. Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga akan cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/SMP. Karena itulah, kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (one step ahead) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Konsekuensi Anggaran PMU
Setiap pelaksanaan kegiatan atau sistem, pasti memiliki akibat atau dampak. Beberapa kemungkinan kosekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), diantaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya sistem baru, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib menganggarkan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD dan SMP. Namun, dengan rencana Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka pemerintah juga harus menganggarkan dana lebih karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD, SMP sampai SMA/SMK.
Dengan PMU, maka dana BOS akan dikucurkan untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah atas. Harapannya, subsidi dana BOS akan menyokong pendanaan operasional di sekolah/madrasah hingga pendidikan menengah atas. Sehingga target APK akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020 bukan “utopia”. Harapan lebih lanjut lagi Indeks SDM bangsa Indonesia akan meningkat ke peringkat lebih baik lagi. Sehingga langkah yang ditempuh Kemdikdud harus disokong oleh semua pihak, termasuk Kemenag. DPR diharapkan untuk  “mengetok” lolosnya program dan anggaran untuk PMU ini. Kemdikbud, Kemenag, dan masyarakat luas juga harus bergerak bersama untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya PMU. Sehingga program PMU bisa berjalan dengan “clean” tepat sasaran dan jauh dari aroma korupsi. Mari kita lejitkan mutu pendidikan kita melalui PMU. Wallahua’lam.

Kamis, 06 Maret 2014

Merancang Strategi Sukses UN Yang Elegan



Oleh:
Mishad*

Bulan April 2014 ini, negara kita punya dua gawe nasional besar. Di samping menyelenggarakan pemilu legeslatif, pemerintah juga punya gawe nasional lain, yaitu secara beruntun menggelar ujian nasional (UN) untuk SMA/SMK/MA/SMALB  pada tanggal 14 – 16 April 2014 dan UN SMP/MTs/SMPLB pada tanggal 5 – 8 Mei 2014. Meskipun dua gawe besar ini berbeda tujuan, tapi memiliki skala yang sama, yaitu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dua hajat besar ini juga membutuhkan persiapan yang lama dan harus “sistemik”, terutama penyelenggaraan UN. Fakta penyelenggaraan UN tahun 2013 kemarin yang masih “amburadul”  merupakan pil pahit yang tidak perlu terulang kembali. Maka tahun ini, pemerintah bertekad untuk menyelenggarakan UN secara baik dan tepat waktu.
            Saya tidak akan membahas tentang bagaimana teknis penyelenggaraan UN yang ideal. Tapi saya lebih tertarik menyorot tentang bagaimana persiapan siswa, termasuk sekolah ketika mempersiapkan siswanya menghadapi UN?  Ketertarikan saya terhadap fenomena persiapan menjelang UN ini muncul karena adanya tradisi yang saya anggap “irasional” sering dilakukan siswa/sekolah ketika menghadapi UN. Di antaranya adalah  ritual ziarah ke makam keramat,  ritual cuci kaki ibu (kadang ada juga air bekas cuci kaki ibu tadi sedikit diminum),  memantrai/menjampi-jampi alat tulis yang akan dipakai untuk menulis di lembar jawab komputer (LJK) UN, pergi ke dukun minta azimat, dan kadang yang paling ekstrem menyepi di tempat keramat.
            Dari fakta tersebut, tentunya kita menemukan hal yang kontraproduktif dari tujuan penyelenggaraan UN. Pemerintah menggelar UN dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti supaya siswa/sekolah berpacu meningkatkan kualitas pembelajaran dan penguasaan materi pelajarannya__ tapi yang terjadi justru maraknya “klenik”. Belum lagi masih ditemukannya bocoran kunci UN di mana-mana. Usaha menghambat dampak bocoran kunci  UN dengan memodel soal UN dengan 20 variasi soal tampaknya masih ada “celah”. Di beberapa sekolah pinggiran, termasuk di daerah terpencil juga masih ditemukan soal UN yang dikerjakan gurunya, kemudian kuncinya dibagikan pada muridnya. Bahkan ada kepala sekolah yang tertangkap basah menyembunyikan naskah soal UN, ketika pengepakan jatah naskah UN di kantor polisi.
Kejadian-kejadian tersebut merupakan fakta bahwa masih banyak siswa/sekolah yang “belum” jujur dalam menyiapkan diri menghadapi UN. Data BSNP yang membagi wilayah putih, abu-abu, dan hitam sekolah/daerah penyelenggara UN adalah bukti temuan tersebut. Secara mengagetkan banyak ditemukan data korelasi antara jarak sekolah dengan pusat kota dengan tingginya nilai UN, yaitu semakin jauh lokasi sekolah dengan pusat kota (ketatnya monitoring), maka semakin tinggi rata-rata nilai UN-nya. Bahkan ada indikasi pemerintah daerah/pemda tertentu melakukan kecurangan penyelenggaraan UN secara ber-jama’ah dengan target seluruh siswa satu daerahnya bisa lulus 100% dan nilainya tinggi.
            Tentu saja masih banyak pemda dan sekolah yang masih “mengedepankan” kejujuran dalam menghadapi UN, dan mestinya harus demikian. Pemda/Sekolah tersebut masih bisa berpikir jernih dengan prinsip, apa manfaatnya jika lulus semua dan nilainya tinggi tapi tidak jujur? Mereka juga masih kepingin siswa-siswi mereka menjadi pribadi yang tidak hanya pandai dengan indikator lulus dan nilai tinggi. Tapi mereka juga ingin siswa/siswinya menjadi pribadi yang jujur dan mengedepankan sportifitas. Mestinya kondisi inilah yang harus diciptakan oleh masing-masing sekolah atau pemda, yaitu berkompetisi secara sehat (fashtabikul khoirot). Perlu diingat, bahwa para pelajar yang sekolah sekarang ini lah yang akan menjadi salah satu pemimpin negeri ini di masa depan. Bagaimana nasib bangsa ini, kalau mereka atau kita dalam menyiapkan UN saja sudah tidak jujur? Tentunya, kalau di sekolah saja siswa kita tidak jujur, maka akan merembet terhadap “ketidakjujuran” ketika mereka memimpin negeri ini.
Jika kita ingin negeri ini dipimpin oleh kader-kader yang jujur dan amanah tentunya mulai dini mereka harus kita siapkan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, termasuk dalam menghadapi UN . Ada beberapa strategi/program yang dapat dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk sukses menghadapi UN secara jujur dan elegan, di antaranya adalah: Pertama. Melakukan Bedah standar kompetensi lulusan (SKL) bidang studi UN. Bedah SKL diperlukan untuk mengevaluasi soal-soal UN sebelumnya dan memprediksi soal-soal UN yang akan datang. Dalam bedah SKL dilakukan rekapitulasi jumlah soal yang keluar per-indikator tiap SKL dan model variasi soal tiap bidang studi UN dari tahun ke tahun. Dari hasil analisa rekapitulasi dan model variasi soal itu kemudian dilakukan prediksi soal beberapa paket, tentu saja dilengkapi dengan kisi-kisi, kunci, dan pembahasannya. Hasil prediksi soal ini yang akan digunakan sebagai bahan soal try out.
Kedua. Mengadakan jam tambahan bimbingan belajar (Bimbel) untuk bidang studi UN, khususnya untuk siswa kelas XII. Program tambahan jam belajar untuk bidang studi UN ini sangat rasional karena soal UN bahannya mulai dari kelas X sampai kelas XII dan soal UN mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda karena memang bukan dibuat oleh guru di sekolah/madrasah kita sendiri.  Program bimbel di sekolah/madrasah sangat dibutuhkan sebagai bekal tambahan materi dan penyelesaian soal dalam menghadapi UN.
Ketiga. Try Out UN. Segala sesuatu, terutama ujian butuh latihan untuk menghadapinya. try out UN diperlukan untuk melatih siswa untuk “warming up” atau pemanasan menjelang UN. Bahkan jika perlu ciptakan kondisi seolah UN sebenarnya pada salah satu try Out, mulai ruangnya, penjaganya, bahkan model dan variasi soalnya. Pelaksanaan try out tidak perlu terlalu sering. Idealnya sekolah cukup tiga kali saja melakukannya. Asumsinya, siswa juga  terkadang mengikuti kegiatan try out di luar sekolah. Ada catatan penting dari kelanjutan dari try out, yaitu pembahasannya. Pembahasan soal try out diperlukan supaya siswa paham mana jawaban mereka yang benar dan jawaban mereka yang salah serta solusinya untuk menjawab soal try out selanjutnya, termasuk pada UN yang sebenarnya.
Keempat. Pengadaan buku kumpulan materi dan  soal UN. UN adalah sebuah ujian yang memiliki SKL yang sudah jelas. Hanya pola dan model soalnya yang senantiasa berkembang. Untuk mempersiapkan penguasaan materi dan penyelesaian soal, siswa memerlukan buku kumpulan materi dan soal UN, terutama kumpulan soal UN. Susunan kumpulan materi atau soal UN perlu  dibuat per-SKL dengan model/variasi soal sebanyak mungkin. Materi dan soal ini kemudian di drill-kan atau dibahas pada saat tambahan jam/bimbel di sekolah dan program intensif  UN.
Kelima. Program intensif UN. Program intensif UN hampir mirip dengan bimbel, bedanya bimbel UN biasanya diprogramkan sebelum atau setelah jam pelajaran di sekolah sedangkan program intensif adalah program murni latihan dan pembahasan soal UN dengan mengacu pada kumpulan soal UN dan pembahasan soal try out UN. Karena materi pelajaran non UN sudah tuntas, maka di program intensif  UN murni hanya mempelajari  materi bidang studi yang di-UN-kan saja. Di selah-selah program intensif  UN, perlu juga diselipkan try out untuk  mengetahui perkembangan penguasaan materi siswa. Hasil try out tersebut diperlukan sebagai masukan untuk program pondok UN sebagai masukkan untuk mengklasifikasikan ke kelas pengayaan atau kelas remedial.
Keenam. Program pondok UN. Program pondok UN adalah program pengayaan bagi siswa yang sudah bagus penguasaan materinya dan program remedial bagi siswa yang masih rendah penguasaan materinya. Dinamakan pondok UN karena siswa memang harus di karantina/menginap di sekolah atau belajar hingga malam hari, karena pagi sampai sore mereka harus mengikuti program intensif UN. Masing-masing program dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas pengayaan dan kelas remedial. Di kelas pengayaan, siswa yang penguasaan materinya baik dilejitkan semaksimal mungkin nilainya. Sedangkan di kelas remedial siswa  diterapi kemampuannya dan diusahakan memiliki nilai yang lebih baik/meningkat dan jangan sampai tidak lulus.
Ketujuh. Program pembinaan mental dan ibadah. Program pembinaan mental biasanya dilakukan dengan mendatangkan motivator (ESQ) dan terapi (hypno-therapy) untuk mempersiapkan mental/psikologis siswa. Pembinaan mental yang rutin juga bisa dilaksanakan rutin melalui program konseling oleh BK sekolah/madrasah. Sedangkan program ibadah dapat dilakukan dengan penyelenggaraan sholat dhuha terbimbing, anjuran melanggengkan sholat tahajjud, puasa senin kamis, banyak bersedekah (terutama pada yatim piatu), do’a bersama/istighotsah, dan lain-lain. Bagaimanapun, program pembinaan mental ini sangat perlu untuk mengimbangi penguasaan materi (IQ) dengan kematangan spiritual (SQ) siswa.
Kedelapan. program fisik dan relaksasi. Program fisik adalah program menjaga kesehatan tubuh siswa. Caranya adalah dengan anjuran berolah raga teratur di selah-selah aktivitas lain dan mengkonsumsi makanan sehat, seperti tambahan minum susu dan madu. Sedangkan kegiatan relaksasi bisa dilakukan melalui penyelenggaraan out bond. Dalam kegiatan out bond mereka diharapkan bisa melepas kepenatan/kejenuhan pikiran selama menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Out bond juga diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan antara mereka, guru, dan orang tua. Target out bond yang lebih penting lagi adalah memicu semangat mereka untuk “siap tanding” menghadapi UN.
Kesembilan. Program mohon restu guru dan orang tua. Program ini dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan siswa, guru, dan orang tua pada acara pengajian, do’a bersama, dan santunan anak yatim di sekolah. Acaranya bisa didesain dengan diawali dengan do’a bersama (istighotsah), pengajian, dan dilanjutkan dengan santunan. Acara ditutup dengan saling bersalam-salaman antara siswa, guru, dan orang tua dengan tujuan mohon do’a serta restu dan saling memaafkan. Kegiatan ini berangkat dari sabda Rasulullah, yaitu  Dari Abdullah Ibnu Amar al-’Ash Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.” Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.”.  Kalau orang tua merestui atau ridho, maka hasil UN insya Allah akan baik, tentunya baik menurut Allah SWT.
Kesepuluh. Tawakkal. Setelah melakukan usaha-usaha teknis di atas secara optimal, maka kita tanamkan siswa kita untuk “ber-tawakkal. Tawakkal dalam arti berserah diri pada Allah SWT setelah maksimal berusaha. Tawakkal jangan sampai disalah artikan hanya berdo’a dan berserah diri saja tanpa belajar. Siswa perlu dipahamkan tentang sukes UN itu harus seimbang antara belajar dan berdo’anya. Ada ungkapan yang cukup mengena yang bisa kita tanamkan kepada siswa kita, yaitu “Belajar tanpa berdo’a adalah sombong, sedangkan berdo’a tanpa belajar adalah malas”.
Jika sepuluh strategi atau program ini dilakukan, maka bisa dikatakan sekolah telah membekali siswanya dengan bekal yang benar dan elegan. Sekolah yang berdedikasi tentunya sangat tepat jika membentuk tim sukses dengan melaksanakan sepuluh program ini atau boleh ditambah atau dikurangi. Bukan membentuk tim sukses UN untuk menyiapkan siswanya melakukan ritual klenik atau melakukan kegiatan kecurangan UN. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk generasi yang ber-IPTEK dan ber-IMTAQ, maka jangan biarkan “ritual klenik” dan “kecurangan” UN menjalar ke mana-mana. Ingat! bekal pendidikan  dan kejujuran yang kita tanamkan pada siswa sekarang akan berbuah di masa mendatang. Negeri ini butuh kader-kader pemimpin yang jujur dan adil dan mereka adalah para siswa siswi sekolah/madrasah kita. Generasi pemimpin mendatang yang jujur berangkat dari mekanisme pendidikan yang jujur, termasuk dalam mensukseskan UN. Mari kita sukseskan UN dengan cara yang jujur dan elegan. Wallohua’lam.